Gerakan Koperasi Segera Laksanakan RAT

  • 10 Januari 2019
  • Oleh: isarepok
  • Dibaca: 204 Pengunjung

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) KotaDenpasar meminta kepada gerakan koperasi mulai Januari hingga Maret2019 sudah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).”Kami selaku pembina koperasi mengingatkan agar segeramenyelenggarakan RAT setelah tutup buku tahun 2018. Hal ini sesuaiUndang-Undang Koperasi RI Nomor 25 Tahun 1992 pasal 35 dimana  Setelah tahun buku Koperasi ditutup, Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan yang memuat sekurang-kurangnyaperhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan   keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Peraturan Menteri (Permen) Koperasi Nomor 19 Tahun 2012, di mana koperasi primerpaling lambat sampai akhir Maret sudah melakukan RAT. Sedangkan koperasiskunder melaksanakan RAT paling lambat sampai Juni 2019,’’ kata KepalaDinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E.,M.Si., kemarin.Erwin Suryadarma mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat keseluruh gerakan koperasi untuk meminta melaksanakan RAT mulai Januari ini. Jumlah koperasi sebelumnya di Kota Denpasarsebanyak 1.128 dan yang masih aktif 1.064 koperasi. Sedangkan 68koperasi sudah dibekukan badan hukumnya sekaligus dibuibarkan olehKementerian Koperasi UKM karena tidak pernah menggelar RAT selama tigatahun berturut-turut. Bahkan, ada koperasi sudah tidak beroperasi danalamat kantornya tidak jelas. Karena RAT ini sangat penting bagigerakan koperasi dalam rangka mempertanggungjawabkan sejauh mana kinerja pengurus yang dimandatkan oleh anggota. Apakah koperasitersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. ”RAT yang digelar sebagaiajang eveluasi roda usaha koperasi yang dijalankan selama setahununtuk menerntukan langkah dan program-program ke depan. Karena itu,RAT tersebut wajib hukumnya diilakukan oleh seluruh gerakan koperasiyang ada di Kota Denpasar,’’ paparnya.Tujuan gerakan melaksanakan RAT, menurut Erwin Suryadarma,mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada anggotanya. Selainitu, mengukur kinerja pengurus koperasi sejauh mana progres dari SHU(Sisa Hasil Usaha), asetnya, modal dan lainnya. Begitu jugamembandingkan neraca yang dulu dengan sekarang untuk melihat posisidari performa keuangan koperasi tersebut. Diharapkan, semua gerakankoperasi paling lambat hingga akhir Maret 2018 sudah melaksanakan RAT.”Tahun 2018, dari 1.060 koperasi yang aktif sudah 812 koperasimenggelar RAT. Sisanya 248 koperasi hingga saat ini belum memenuhikewajibannya menggelar RAT,’’ ujar Erwin Suryadarma.Dia mengaku, masih banyak gerakan koperasi yang belum menggelar RAT.Kalau sampai ada gerakan koperasi yang tidak melaksanakan RAT akandiberikan sanksi. Apalagi koperasi tersebut berturut-turut tiga kalitidak menggelar RAT sesuai aturan yang ada akan diberikan suratteguran, peringatan tertulis dan merekomendasikan Kementerian Koperasi  UKM mencabut badan hukumnya. Koperasi yang tidak RAT berarti pengurusdan manajemennya sudah tidak beres. Karena itu, koperasi yang sudahberbadan hukum wajib melaksanakan RAT. Apabila tidak melaksanakan RATtentu ada sanksinya. Di samping itu, perlu ada tindakan cepat agartidak menganggu gerakan koperasi  lainnya. ”Kami minta koperasi yangtidak melangsungkan RAT tahun 2018, sekarang harus melaksanakan RAT,”pinta mantan Kadisosnaker Kota Denpasar ini.Lebih lanjut Erwin Suryadarma meyatakan, anggota koperasi harus aktifmeminta kepada pengurus melaksanakan RAT. Karena RAT sebagai cerminkinerja atau laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya.Kalau tidak melaksanakan RAT berarti koperasi tersebut kurang beres.Sesuai UU dan aturan yang ada, tiga bulan setelah tutup buku harussudah melaksanakan RAT,’’ tegasnya.  ”Sekali lagi kami minta kepadagerakan koperasi melaksanakan RAT yang dikenal gebyar RAT dari Januariini hingga Maret 2019 khusus untuk koperasi primer. Kalau koperasisekunder boleh melaksanakan RAT sampai Juni 2019. Karena koperasi yangada di Kota Denpasar ingin berkualitas, akuntabel, transparan danbenar-benar mensejahterakan anggotnya, bukan sebaliknya,’’ ucapnya.Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) KotaDenpasar meminta kepada gerakan koperasi mulai Januari hingga Maret2019 sudah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan).”Kami selaku pembina koperasi mengingatkan agar segeramenyelenggarakan RAT setelah tutup buku tahun 2018. Hal ini sesuaiUndang-Undang Koperasi RI Nomor 25 Tahun 1992 pasal 35 dimana  Setelah tahun buku Koperasi ditutup, Pengurus wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan yang memuat sekurang-kurangnyaperhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan   keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Peraturan Menteri (Permen) Koperasi Nomor 19 Tahun 2012, di mana koperasi primerpaling lambat sampai akhir Maret sudah melakukan RAT. Sedangkan koperasiskunder melaksanakan RAT paling lambat sampai Juni 2019,’’ kata KepalaDinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E.,M.Si., kemarin.Erwin Suryadarma mengungkapkan, pihaknya sudah melayangkan surat keseluruh gerakan koperasi untuk meminta melaksanakan RAT mulai Januari ini. Jumlah koperasi sebelumnya di Kota Denpasarsebanyak 1.128 dan yang masih aktif 1.064 koperasi. Sedangkan 68koperasi sudah dibekukan badan hukumnya sekaligus dibuibarkan olehKementerian Koperasi UKM karena tidak pernah menggelar RAT selama tigatahun berturut-turut. Bahkan, ada koperasi sudah tidak beroperasi danalamat kantornya tidak jelas. Karena RAT ini sangat penting bagigerakan koperasi dalam rangka mempertanggungjawabkan sejauh mana kinerja pengurus yang dimandatkan oleh anggota. Apakah koperasitersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. ”RAT yang digelar sebagaiajang eveluasi roda usaha koperasi yang dijalankan selama setahununtuk menerntukan langkah dan program-program ke depan. Karena itu,RAT tersebut wajib hukumnya diilakukan oleh seluruh gerakan koperasiyang ada di Kota Denpasar,’’ paparnya.Tujuan gerakan melaksanakan RAT, menurut Erwin Suryadarma,mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi kepada anggotanya. Selainitu, mengukur kinerja pengurus koperasi sejauh mana progres dari SHU(Sisa Hasil Usaha), asetnya, modal dan lainnya. Begitu jugamembandingkan neraca yang dulu dengan sekarang untuk melihat posisidari performa keuangan koperasi tersebut. Diharapkan, semua gerakankoperasi paling lambat hingga akhir Maret 2018 sudah melaksanakan RAT.”Tahun 2018, dari 1.060 koperasi yang aktif sudah 812 koperasimenggelar RAT. Sisanya 248 koperasi hingga saat ini belum memenuhikewajibannya menggelar RAT,’’ ujar Erwin Suryadarma.Dia mengaku, masih banyak gerakan koperasi yang belum menggelar RAT.Kalau sampai ada gerakan koperasi yang tidak melaksanakan RAT akandiberikan sanksi. Apalagi koperasi tersebut berturut-turut tiga kalitidak menggelar RAT sesuai aturan yang ada akan diberikan suratteguran, peringatan tertulis dan merekomendasikan Kementerian Koperasi  UKM mencabut badan hukumnya. Koperasi yang tidak RAT berarti pengurusdan manajemennya sudah tidak beres. Karena itu, koperasi yang sudahberbadan hukum wajib melaksanakan RAT. Apabila tidak melaksanakan RATtentu ada sanksinya. Di samping itu, perlu ada tindakan cepat agartidak menganggu gerakan koperasi  lainnya. ”Kami minta koperasi yangtidak melangsungkan RAT tahun 2018, sekarang harus melaksanakan RAT,”pinta mantan Kadisosnaker Kota Denpasar ini.Lebih lanjut Erwin Suryadarma meyatakan, anggota koperasi harus aktifmeminta kepada pengurus melaksanakan RAT. Karena RAT sebagai cerminkinerja atau laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya.Kalau tidak melaksanakan RAT berarti koperasi tersebut kurang beres.Sesuai UU dan aturan yang ada, tiga bulan setelah tutup buku harussudah melaksanakan RAT,’’ tegasnya.  ”Sekali lagi kami minta kepadagerakan koperasi melaksanakan RAT yang dikenal gebyar RAT dari Januariini hingga Maret 2019 khusus untuk koperasi primer. Kalau koperasisekunder boleh melaksanakan RAT sampai Juni 2019. Karena koperasi yangada di Kota Denpasar ingin berkualitas, akuntabel, transparan danbenar-benar mensejahterakan anggotnya, bukan sebaliknya,’’ ucapnya.


  • 10 Januari 2019
  • Oleh: isarepok
  • Dibaca: 204 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Made Erwin Suryadarma Sena, SE, M.Si

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah, bermanfaat bagi Anda?