Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah, bermanfaat bagi Anda?
Profil

Tugas Pokok dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah

 

Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal  232

 

(1)   Kepala Dinas mempunyai tugas :

a.    menetapkan program kerja Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahberdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.   mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c.    membina bawahan di lingkungan Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahdengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

d.   mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

e.    merumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahberdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f.     menyelenggarakan pelayanan umum, urusan  Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahyang meliputi Bidang Bina Lembaga Koperasi, Bidang Bina Usaha Koperasi, Bidang Pengawasan, dan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

g.    melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

h.   menyelenggarakan urusan pelayanan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengahsesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

i.     menggoordinasikan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan, pembiayaan, produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejaheraan koperasi dan UMKM;

j.     memberikan pelayanan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Nomor Induk Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Kantor Kas Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Koperasi mendapat legalitas;

k.   mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahdengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

l.     menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

m.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)      Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahdalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

 

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal  233

 

(1)   Sekretariat mempunyai tugas :

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;

f.      mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

g.     mengoordinasikanpenyusunan usulan RKA/DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

h.    melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan  sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

i.      mengevaluasikegiatan dan kinerja Dinas sesuai prosedur yang berlaku sebagai  bahan laporan pertanggungjawaban;

j.      melaksanakan urusan Keuangansesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;

k.   melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

l.    melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

k.     mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

l.      membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

m.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)      Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

 

Pasal  234

 

Sekretariat terdiri dari :

a.        Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

b.       Sub Bagian Keuangan; dan

c.        Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

 

Pasal  235

 

(1)   Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporanmempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

f.      menghimpun usulan RKA/DPA sesuai dengan Rencana Strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

g.     menyusun Laporan Kinerja Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;

h.    menyiapkan data        Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertangguangjawaban (LKPJ), Standar Operasional Prosedur (SOP)sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

i.      menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan program serta kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;

j.      melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;

k.     melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data berdasarkan kebutuhan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

l.      melaksanakan pengelolaan sub domain sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai sarana pengaduan dan bahan informasi;

m.   mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

n.    menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

o.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Sub Bagian Keuanganmempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuanganberdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     menyusun rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;

f.      melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur  yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;

g.     menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;

h.    mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

i.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(3)   Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaianberdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     menyiapkan data, rencana kebutuhan dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dilingkungan  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengahsesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku untuk mewujudkan  sistem pengelolaan administrasi dan kepegawaian;

f.      melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;

g.     menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h.    melaksanakan urusan administrasiPerjalanan Dinas dan penerimaan tamusesuai dengan peraturan dan proseduryang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(4)   Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Paragraf   3

Bidang – Bidang

Pasal 236

 

(1)   Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai tugas :

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     mengadakan koordinasi dengan dekopinda maupun lembaga lain yang sebagai patner kerja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi;

f.      menentukan kebijakan penyuluhan dan proses Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar Koperasi mendapatkan legalitas dari Pemerintah;

g.     menentukan kebijakan proses Nomor Induk Koperasi (NIK), izin usaha simpan pinjam koperasi, Pembukaan kantor cabang koperasi ditingkat kecamatan, pembukaan kantor kas  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelayanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi agar pelayanan kepada anggota berjalan baik dan lancar;

h.    melaksanakan bimbingan teknis penataan organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar Koperasi tertib administrasi;

i.      melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia koperasi bagi pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi;

j.      mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Lembaga Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k.     membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Lembaga Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina Lembaga Koperasi; dan

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Bidang Bina Lembaga Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahmelalui Sekretaris.

 

Pasal  237

 

Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :

a     Seksi Penyuluhan Koperasi;

b     Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi; dan

c      Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;

 

Pasal  238

 

(1)   Seksi Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas:

a.     merencanakan kegiatan Seksi Penyuluhan Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Lembaga Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan Koperasi;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pembinaan dalam rangka memberikan penerangan, penyuluhan dan konsultasi Penyuluhan Koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku agar Koperasi mendapatkan legalitas badan hukum dari Pemerintah;

f.      mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan kelengkapan nomor Induk Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, dan kantor kas koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kesehateraan anggota koperasi;

g.     melakukan bimbingan teknis dalam upaya memberikan pelayanan pendaftaran badan hukum Koperasi, Nomor Induk Koperasi dan Izin Usaha Simpan Pinjam serta pengembangan kelembagaan Koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mempercepat proses pendaftaran badan hukum, Nomor Induk Koperasidan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

 

 

 

 

 

h.    melaksanakan verifikasi untuk permohonan pengajuanpengesahan badan hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar (PAD), amalgamasi, pembubaran Koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan kantor kas koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan legalitas Badan Hukum koperasi;

i.      melaksanakan pendataan Koperasi untuk mengetahui Koperasi yang aktif dan tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar mempermudahkan dalam memberikan pembinaan kepada Koperasi;

j.      menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembuatan profil Koperasi/KUD serta kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Koperasi yang bersangkutan;

k.     memonitor pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui perkembangan Koperasi dan Koperasi yang aktif serta tidak aktif;

l.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyuluhan Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Penyuluhan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

n.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi mempunyai tugas:

a.     merencanakan kegiatan Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Lembaga Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     mengumpulkan dan mengolah data Koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan pembinaan dalam rangka pemantapan dan mengembangkan organisasi dan tatalaksana Koperasi;

f.      melaksanakan bimbingan teknis manajemen organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pengelolaan Koperasi sesuai dengan manajemen yang ditetapkan;

g.     memberikan bimbingan teknis struktur organisasi Koperasi dan mekanismenya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan Koperasi agar dipahami secara utuh oleh gerakan Koperasi;

h.    memfasilitasi pemilihan pengangkatan pengurus/pengawas, manajer dan karyawan Koperasi serta laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan Koperasi;

i.      menyiapkan data keragaan Koperasi, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembinaan lebih lanjut;

j.      memonitor pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menentukan kebijakan pembinaan lebih lanjut;

k.     mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

m.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(3)   Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi mempunyai tugas:

a.     merencanakan kegiatan Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Lembaga Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     mengumpulkan dan mengolah data Perkembangan Koperasi dan Klasifikasi Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan dalam rangka pembinaan Koperasi;

f.      melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme Pengelola Koperasi sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku sehingga mampu meningkatkan pelayanan pada Anggota Koperasi;

g.     menyiapkan bahan serta kelengkapan Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar pendidikan dan pelatihan mudah dilaksanakan;

h.    memfasilitasi Koperasi untuk mengadakan pelatihan secara mandiri seseuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik;

i.      memberikan bimbingan teknis sistem akuntansi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam mengelola keuangan Koperasi bersandarkan pada prinsip – prinsip akuntansi Indonesia;

j.      melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelatihan yang dilaksanakansecara periodik dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga mampu meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi;

k.     menyiapkan bahan acuan standar Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan;

l.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

n.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(4)   Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi.

 

Pasal  239

 

(1)      Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas:

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi serta fasilitasi pengembangan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas usaha koperasi;

f.      melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi dan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam mengembangkan usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya;

g.     menyusun rumusan hubungan kerjasama usaha koperasi dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan perkembangan usaha koperasi;

h.    mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i.      membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitasi Bidang Bina Usaha Koperasi; dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)  Bidang Bina Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahmelalui Sekretaris.

 

 

Pasal  240

 

Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :

a.        Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;

b.       Seksi Permodalan dan Pembiayaan Koperasi; dan

c.        Seksi Produksi dan Pemasaran.

 

Pasal  241

 

(1)   Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahamempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahaberdasarkan rencana operasional Bidang Bina Usaha Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahasesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     menyusun pedoman dalam rangka pengembangan organisasi usaha koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

f.      melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi dan transplantasi manajemen usaha koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi;

g.     menyiapkan bahan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan jaringan usaha koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terjadinya jalinan kerjasama usaha Koperasi antar Koperasi dan/atau lembaga lain;

h.    melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan usaha koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha koperasi;

i.      memberikan informasi pasar sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk proyeksi dalam pengembangan usaha koperasi;

j.      melaksanakan pembinaan kepada Koperasi dalam mengembangkan usaha distribusi kebutuhan pokok dan usaha retail lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pengembangan usaha koperasi;

k.     melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi data perkembangan usaha Koperasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar koperasi;

l.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Restrukturisasi dan Pengembangan Usahasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

n.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas:

a.     merencanakan kegiatan Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Usaha Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     menyiapkan bahan – bahan sosialisasi permodalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mempermudah Koperasi dalam mengakses permodalan;

f.      melaksanakan pembinaan pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pemupukan modal dan tata cara pemupukan modal sendiri;

g.     melaksanakan sosialisasi dalam upaya memperkuat struktur permodalan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuagar permodalan Koperasi lebih kuat;

h.    melakukan fasilitasi perkuatan permodalan dan pembiayaan  koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan usaha koperasi;

i.      melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk memperkuat permodalan koperasi;

j.      melaksanakan monitoring evaluasi perkembangan permodalan dan hasil usaha Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan usaha koperasi;

k.     mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

l.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Permodalan dan Pembiayaan Koperasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

m.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

 

 

(3)   Seksi  Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Seksi  Produksi dan Pemasaran berdasarkan rencana operasional Bidang Bina Usaha Koperasi dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi  Produksi dan Pemasaran;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi  Produksi dan Pemasaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi  Produksi dan Pemasaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     melaksanakan pembinaan dan koordinasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam pengembangan produksi dan pemasaran koperasi lebih maksimal;

f.      menyiapkan bahan kebijakan produksi dan pemasaran koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pengembangan usaha koperasi ;

g.     melakukan pengkajian dan pengembangan potensi produksi dan identifikasi peluang usaha koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan pengetahuan usaha dibidang perkoperasian;

h.    melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak di bidang produksi, distribusi dan sektor jasa lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan usaha koperasi;

i.      melakukan promosi dan pemasaran koperasi antar koperasi dan/atau lembaga lain sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan usaha koperasi;

j.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Produksi dan Pemasaran dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k.     menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi  Produksi dan Pemasaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(4)   Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.

 

 

 

Pasal 242

 

(1)   Bidang Pengawasan mempunyai  tugas:

a.     menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengawasan berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     mengoordinasikandan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjamsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar koperasi berjalan sesuai dengan jati diri koperasi;

f.      merumuskan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan Penilaian kesehatanusaha simpan pinjamsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan daya saing koperasi;

g.     memantau, analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan Penilaian kesehatanusaha simpan pinjamsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar koperasi berjalan sesuai dengan jati diri koperasi;

h.    memberikan sangsi terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

i.      mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j.      membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengawasan; dan

k.     melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Bidang Pengawasandipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengahmelalui Sekretaris.

 

Pasal  243

 

Bidang Pengawasan terdiri dari :

a.        Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;

b.       Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi; dan

c.        Seksi Pemeriksaan Kelembagaan.

 

 

Pasal  244

 

(1)   Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasanketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     Menyiapkan bahan dan blanko untuk mengadakan pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mempermudahkan pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha koperasi;

f.      Mendampingi pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasisesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui kesehatan usaha koperasi;

g.     mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pemeriksaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuagar memperoleh hasil predikat penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi;

h.    melakukan bimbingan teknis dalam upaya memberikan pelayanan Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kesehatan usaha koperasi;

i.      mengevaluasi pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mengidentifikasi hambatan yang ada;

j.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

k.     menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)   Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi mempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi berdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasandan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     mengumpulkan dan mengolah data Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakusebagai bahan pembinaan dalam rangka pemantapan dan mengembangkan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi;

f.      mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan perkoperasian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dapat dipahami secara utuh oleh gerakan Koperasi;

g.     melaksanakan bimbingan teknis terhadap peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka menciptakan kepatuhan gerakan koperasi terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

h.     memberikan sangsi kepada gerakan koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar dapat usaha koperasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip – prinsip perkoperasian;

i.     mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksidengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

j.      menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksisesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

k.   melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(3)   Seksi Pemeriksaan Kelembagaanmempunyai tugas :

a.     merencanakan kegiatan Seksi Pemeriksaan Kelembagaanberdasarkan rencana operasional Bidang Pengawasanserta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemeriksaan Kelembagaan;

c.     membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeriksaan Kelembagaansesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

d.     memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemeriksaan Kelembagaansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

e.     mengumpulkan dan mengolah data Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Koperasi;

f.      melaksanakan bimbingan teknis tentang kelembagaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam pengelolaan Koperasi lebih mudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;

g.     menyiapkan pedoman susunan kelembagaan dan tugas pokok masing-masing komponen Kelembagaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agarlebih mudah dilaksanakan oleh gerakan koperasi;

h.    memeriksa kelengkapan kelembagaan Koperasi meliputi Keanggotaan, Pengurus, Pengawas Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar koperasi tertib administrasi ;

i.      memberikan bimbingan teknis kelembagaan kepada Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku  untuk melaksanakan administrasi organisasi dengan baik dan benar;

j.      memeriksa jalannya organisasi kelembagaankoperasisesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan hubungan yang baik antar pengawas, pengurus dan pengelola Koperasi;

k.     menyiapkan bahan acuan standar Tugas pokok masing masing komponen kelembagaan Koperasisesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

l.      mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeriksaan Kelembagaandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

m.   menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemeriksaan Kelembagaansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

n.    melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

 

Pasal  245

 

(1)      Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahmempunyai tugas:

a.      menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahberdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.     mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.     memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.     menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.     melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan pemberdayaan SDM, kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah serta memberikan perlindungan terhadap legalitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas usaha UMKM;

f.      melaksanakan bimbingan teknis pada pelaksanaan kegiatan data dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan kualitas dan kwantitas produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

g.     melaksanakan bimbingan teknis terhadap kegiatan kerjasama kemitraan, promosi produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk  meningkatkan hasil produksi UMKM;

h.    memberikan pedoman dan pemahaman teknis terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuagar mampu bersaing dan tertib dalam mengelola usaha;

i.      meningkatkan sumber daya manusia bagi pelaku Usaha Mikro sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlakuagar mampu bersaing dalam pasar bebas;

j.      mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahdengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k.     membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitasi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan

l.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

(2)  Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ke


Video
No Video.
Facebook
Twitter